Berita Pemkab

PROKOPIM - Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak ( KLA) Tahun 2021, bertempat di Aula Rapat Kantor BAPPEDA, Kamis, 25/11/2021.

Sebagai kabupaten yang baru berusia 9 tahun, Kab. Pangandaran tentu saja terus mengejar ketinggalan di berbagai sektor termasuk dalam hal layak anak. Kabupaten / Kota layak anak adalah Kabupaten / Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam rapat ini hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB ) Prov. Jawa Barat Dra. Hj. I. Gusti  Agung Kim Fajar Wiyati Oka , MSi,  Bunda Forum Anak Kabupaten Pangandaran Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, Kepala BAPPEDA H. M. Agus Satriadi, S.Pt., M.P, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Drs. Heri Gustari, M.Si, dan perwakilan dari seluruh SKPD. Rapat sendiri salahsatunya membahas tentang  pencapaian KLA di Kabupaten Pangandaran selama ini.

Hj. I Gusti  Agung Kim Fajar Wiyati Oka dalam kesempatan ini menyampaikan tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2021, yang menjadi garapan DP3AKB Propinsi Jawa Barat.
“ Kita datang ke Pangandaran dalam rangka komitmen kita bersama untuk Kabupaten Layak Anak,  ada 4 pilar pembangunan anak pada pasal 72, UU No 35/2014 yaitu Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media,” Ujarnya.

Lanjutnya perlu adanya perhatian khusus bagi anak-anak supaya nanti mereka tumbuh kembang kedepannya akan lebih baik.
“Tentunya diperlukan perhatian khusus agar anak-anak di Jawa Barat ini tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas, sehingga tentunya dapat meningkatkan produktivitas inovasi,  kreatifitas dan juga berdaya saing secara internasional,” ujarnya.

Harapnya, kesempatan anak untuk tumbuh kembang harus dibuka seoptimal mungkin.
“Setiap anak ini tentunya perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial  dan anak juga harus memperoleh pendidikan,” tegasnya.

Sementara Bunda Forum Anak Kabupaten Pangandaran menyampaikan walaupun pangandaran daerah baru tetapi berbagai program dari pemerintah pusat dan propinsi sudah banyak dilaksanakan di Kab. Pangandaran termasuk dalam KLA.
“ Di Kab. Pangandaran sudah ada komitmen, bahwa pangandaran juga ingin menjadi Kabupaten Layak Anak, tentu sudah banyak upaya yang dilaksanakan oleh SKPD yang juga bagian tugas KLA,” Ujarnya.

Menurutnya walau daerah otonom baru dan daerah terbuka, permasalahan terhadap anak dapat diselesaikan dengan baik.
“Banyak permasalahan yang ada di forum anak daerah terutama tentang pelecehan sosial, lima tahun berjalan kasus demi kasus diselesaikan dengan baik, hal ini dalam upaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat Kab. Pangandaran, sebagai daerah otonomi baru permasalahan yang ada sangat menjadi krusial apalagi ini daerah terbuka daerah wisata, tapi kita bisa melaksanakan dengan baik,” Ujarnya.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran