• https://dlh.mojokertokota.go.id/storage/files/squarespace/
  • https://sintarama.dpupr.grobogan.go.id/js/ais/
  • https://dppkbpmd.belitung.go.id/wp-content/themes/squarespace/
  • https://terassda.tangerangselatankota.go.id/cdn/upload/file/
  • https://kelpondokbetung.tangerangselatankota.go.id/public/storage/template/
  • https://snst.unwahas.ac.id/wp-content/uploads/squarespace/
  • https://terassda.tangerangselatankota.go.id/cdn/images/
  • https://bkpsdm.tangerangselatankota.go.id/assets/demo/ais/
  • KABUPATEN PANGANDARAN RAIH OPINI WTP 5 KALI BERTURUT-TURUT | Kabupaten Pangandaran

    Berita Pemkab

    KABUPATEN PANGANDARAN RAIH OPINI WTP 5 KALI BERTURUT-TURUT

    KABUPATEN PANGANDARAN RAIH OPINI WTP 5 KALI BERTURUT-TURUT

    PROKOPIM - Pemerintah Kabupaten Pangandaran meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Rabu, 18/5/2021.

    Penghargaan ini diumumkan oleh BPK RI setelah Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Agus Khotib , S.E., M.Si., AK., CA., CSFA., CLA (Aust), menyerahkan LHP BPK atas LKPD tahun 2020, yang diterima langsung oleh Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata.

    Penghargaan WTP kali ini merupakan penghargaan yang kelima kalinya sejak tahun 2016. Walau baru berumur 8 Tahun dan kabupaten terbungsu di Provinsi Jawa Barat (lahir 25 Oktober 2012), Kabupaten Pangandaran terus mengejar ketertinggalan dari kabupaten / kota yang lebih tua, namun berkat kerjasama seluruh stakeholder penghargaan dalam bidang keuangan ini dapat diraih.

    Dalam sambutanya Bupati Pangandaran merasa bahagia atas raihan pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan.

    “Alhamdulillah hari ini Pemerintah Kabupaten Pangandaran mendapat anugrah WTP, merupakan sebuah kebahagiaan dimana WTP itu merupakan strategi dalam opini keuangan, walau sesungguhnya adalah bahwa penyajian itu merupakan kewajiban pemerintah daerah,” ujar Bupati Pangandaran.

    Lanjutnya Pemerintah Kabupaten pangandaran mendapat penghargaan ini karena menjalankan penataan keuangan sesuai dengan perundang –undangan yang berlaku.

    “Sesungguhnya bukan sesuatu yang harus dinyatakan tetapi ini merupakan kewajiban kita semua, kewajiban dalam rangka menyajikan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tentu laporan hasil keuangan ini dinyatakan berdasarkan kondisi penata keuangan di Kabupaten Pangandaran, ” katanya.

    Diakhir sambutannya, beliau juga mengucapkan terimakasih terkait kerjasama yang baik sehingga mendapat masukkan untuk terus meningkatkan kinerja seluruh jajaranya dalam pengelolaan keuangan.

     

    Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

    Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran