Berita OPD

HUMAS - Berbagai langkah strategis mitigasi bencana disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pangandan terkait hasil kajian tim riset Institut Teknologi Bandung (ITB) mengenai potensi gempa megatrust hingga menyebabkan tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa Barat.

Kabupaten Pangandaran salah satu kabupaten yang posisinya berada di selatan jawa, tentu saja membutuhkan persiapan dalam mitigasi bencana yang baik apalagi merupakan daerah tujuan wisata. Kenyamanan dan keselamatan para wisatawan, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat sekitar menjadi salah satu target Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menentukan mitigasi bencana yang cepat dan tepat.

Hal ini terungkap dalam rapat mitigasi bencana dan evaluasi tingkat kunjungan wisata yang dipimpin oleh Pjs. Bupati Pangandaran Dr. H. Dani Ramdan, M.T yang juga merupakan Kalah BPBD Propinsi Jawa Barat. Kamis, 8/10/2020, bertempat di Krisna Beach Hotel Pangandaran.

Hadir dalam kesempatan ini Asisten Bidang Pemerintahan yang juga menjabat Plt. Kepala BPBD Kabupaten Pangandaran Drs. H. Suheryana MM, Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran Agus Mulyanan dan para manager hotel di Kabupaten Pangandaran.

Menurut Dani, berbagai langkah mitigasi bencana akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran diantaranya dengan mengadakan pelatihan kepada personil hotel dan restoran.
“Kita akan melatih personil hotel dan restoran untuk menjadi siap, jadi nanti kalau ada terjadi kondisi buruk mereka tidak panik justru malah memandu para tamu untuk tidak panik”, ujarnya.

Dalam pelatihan sendiri lanjut Dani, ada empat materi yang akan diberikan sehingga para pegawai hotel atau restoran mengerti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Ada empat materi yang pertama pengetahuan dasar apa itu tsunami, yang kedua mengenai tanda-tanda dan peringatan tsunami dan bagaimana untuk mendapatkan informasi yang tepat dari mana sumbernya baik dari aplikasi ataupun radio, yang ketiga mengenai peta jalur evakuasi dan tempat-tempat evakuasi sementara dan yang keempat mengenai langkah-Iangkah penanggulangan baik sebelum, pada saat dan sesudah”, ungkapnya.

Selain pelatihan bagi para pegawai hotel dan restoran, pemerintah juga akan mengadakandan MoU dengan hotel yang mempunyai ketinggian cukup untuk evakuasi.
"Salah satu kesepakatannya bagi hoteI-hotel yang punya ketinggian cukup, tiga lantai keatas itu kita akan jadikan tempat evakuasi sementara. Oleh karena itu akan dibuatkan MoU supaya mereka mempunyai kesempatan tidak menutup pintunya pada saat terjadi bencana, siap membuka akses bagi masyarakat”, tambahnya.

Sementara Ketua BPC PHRI Kabupaten Pangandaran mengatakan dengan adanya pelatihan dan MoU dapat menjadikan kelebihan pariwisata pangandaran responsif sehingga nyaman untuk dikunjungi.
“MoU dengan hotel-hotel yang mempunyai ketinggian diatas tiga lantai untuk dijadikan tempat evakuasi sementara hal ini menjadi nilai lebih bagi Pangandaran, bahwa Pangandaran ini responsif dalam merespon apa yang menjadi tren kita saat ini yaitu tentang hasil kajian ITB tentang megatrust kalau ini terjadi mengakibatkan tsunami setinggi 20 m, Kami dari PHRI membuat pangandaran lebih nyaman untuk dikunjungi karena kami sudah menyiapkan dengan mitigasi bencana”, tuturnya.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran