Berita OPD

SEKRETARIAT DPRD KAB. PANGANDARAN KEMBALI MERAIH PENGHARGAAN JDIH TERBAIK II TINGKAT KABUPATEN

SEKRETARIAT DPRD KAB. PANGANDARAN KEMBALI MERAIH PENGHARGAAN JDIH TERBAIK II TINGKAT KABUPATEN

JDIH DPRD PANGANDARAN - Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran kembali meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) peringkat terbaik II kategori JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil  dan diterima oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Drs. H. YAYAT KISWAYAT, M.Si. di Aula Barat Gedung Sate , Jln Diponegoro Nomor 22 Bandung, Sabtu (2 September 2023).

Drs. H. Yayat Kiswayat, M.Si. menyampaikan "JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran meraih kembali  penghargaan JDIH AWARDS yang  ke  3 kalinya di tingkat Provinsi Jawa Barat, penghargaan ini  di raih mulai tahun 2021 ( peringkat terbaik ke I), tahun 2022 (peringkat terbaik ke II ) dan Alhamdulilah pada tahun 2023, kita dapat meraih kembali penghargaan di peringkat terbaik ke 2 tingkat Provinsi Jawa Barat .

“ Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran memiliki jaringan dokumentasi informasi hukum yang terintegrasi dengan JDIH Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM sejak bulan Juni tahun 2020, 3 bulan setelah di bentuk pada tahun 2020".

Penghargaan JDIH AWARDS ini menjadi bukti keseriusan dan kesungguhan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten serta kepada masyarakat pada umumnya, dalam  produk hukum daerah terutama produk hukum yang dibahas di DPRD Kabupaten Pangandaran.

JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran ini berisi informasi terkait regulasi meliputi Peraturan Daerah mulai dari penyusunan Propemperda, Naskah Akadamik, pembahasan Raperda sampai penetapannya, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, sampai risalah-risalah rapat pembahasan raperda,  agenda kegiatan DPRD, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah.

Selain itu, menurut Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran  Drs. H. YAYAT KISWAYAT, M.Si integrasi JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran ke sistem JDIHN tersebut dapat menjaga keakuratan informasi produk hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi, untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran serta masyarakat luas yang perlu mencari informasi terkait Perda dan produk hukum daerah lainnya atau bahkan  undang-undang, keputusan menteri, itu bisa melihat di JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran karena sudah terintegrasi dengan JDIHN.

Dalam kesempatan itu pula, Gubernur Jawa Barat menyampaikan selamat atas prestasi para pengelola JDIH, serta  mengucapkan terima kasih atas kerja sama, dukungan dan komitmen dalam memajukan JDIH.

“Selamat atas prestasi yang telah dicapai. Semoga dengan adanya JDIH di setiap kabupaten/ kota di Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat melek hukum dan perundang undangan serta dengan adanya JDIH di setiap kabupaten kota merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan sadar hukum terhadap masyarakat Jawa Barat khususnya,” kata Ridwan Kamil.

 Pelaksanaan JDIHN Award tingkat Jawa Barat merupakan dukungan untuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012. Perpres tersebut mengamanatkan agar JDIH dapat menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah maupun instansi lainnya.

Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Hukum dan HAM Setda Prov Jawa Barat memberikan Anugerah JDIH atau JDIH Awards bagi Anggota JDIH sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIH. 
"Tentu dengan meraih penghargaan ini, kita tetap lakukan upaya- upaya peningkatan dalam pengelolaan JDIH dengan inovasi-inovasi yang mendukung dalam peningkatan pelayanan JDIH" ungkap Drs. H Yayat Kiswayat.,M.Si.

"Semoga dengan adanya JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, Masyarakat Pangandaran dapat menjadi masyarakat yang melek Hukum dan perundang- undangan seperti apa yg di harapkan pak Gubernur dalam sambutannya" harap Drs. H Yayat Kiswayat.,M.Si.***