Berita OPD

Sebanyak 115 Pelajar Dinobatkan Jadi Duta Hukum dan HAM

Sebanyak 115 Pelajar Dinobatkan Jadi Duta Hukum dan HAM

HUMAS - Sebanyak 115 pelajar setingkat SLTA dinobatkan menjadi Duta hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Pangandaran oleh Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, Senin 7/9/2020, bertempat di Aula Setda Pangandaran.

 

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pula pelatihan serta pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH) Kabupaten Pangandaran tahun 2020. Anak-anak tetsebut menjadi Duta Hukum dan HAM Kabupaten Pangandaran selama 2 tahun, di ketuai oleh sahrul andika dari SMAN 1 Parigi. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Kemenkumham Prop Jabar, Kadis Pendidikan Kabupaten Pangandaran, Pengawas Harian FPSH Jawa Barat.

 

Menurut Bupati, pemuda merupakan harapan bangsa yang akan mengisi pembangunan kedepannya.
"Pemuda adalah pewaris generasi kepemimpinan, pemuda adalah merupakan sosok yang tentu akan menulis sejarah di masa yang akan datang, yang akan merubah peradaban bangsa di Kabupaten Pangandaran”, ujarnya.

 

Untuk itu para pemuda harus di didik, diberikan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan bangsa ini. 
"Oleh karena itu menyiapkan generasi muda menjadi hal yang penting untuk memahami banyak hal seperti ilmu pengetahuan teknologi, tapi yang tidak boleh lupa adalah memahami karakter serta kultur bangsa ini sehingga tercipta satu kesadaran bahwa di negeri ini, bahwa kehidupan ini tentu ada aspek normatif aturan yang mengatur agar kita ini tertib", ujarnya.

 

Lanjutnya kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan salahsatu konsep Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mempersiapkan generasi muda yang akan datang.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari konsep membekali anak-anak kita untuk kedepan, untuk menjadi generasi memegang estafet mengisi pembangunan ini. Hari ini dikukuhkan menjadi Forum Sadar Hukum dan HAM, saya kira itu yang sangat membanggakan, dan kalau menjadi duta sadar hukum dan forum sadar hukum itu menjadi contoh yang baik sekolah di lingkungan, taat kepada aspek norma yang ada dan tentu tidak melakukan langkah-langkah yang tercela. Saya kira pola-pola ini harus dilakukan terus kalau perlu dikembangkan”, ujarnya.

 

Bupati pun berharap agar Duta Hukum dan HAM yang baru dikukuhkan mampu menyaring berbagai kultur yang masuk ke pangandaran. 
“Pangandaran merupakan daerah tujuan wisata, maka berbagai macam kultur dibawa mereka, tentu kita harus bisa menyaring, bisa memilah memilih mana yang baik.

 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran