Berita OPD

Pemerintah Kabupaten Pangandaran menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Madya, dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia.

Penghargaan itu diserahkan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'aruf Amin, diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Dr. H. Kusdiana, M.M., pada acara UHC Awards Tahun 2024, bertempat di Krakatau Ballroom TMII, Jakarta Timur. Kamis (8/8/2024).

Dikutip dari instagram pribadi milik Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran @iyang.kusdiana, beliau menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk melanjutkan jaminan kesehatan bagi masyarakat Pangandaran.
“Saya ucapkan terimakasih kepada perangkat daerah yang telah berupaya bekerja keras dalam meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Pangandaran. Hal ini juga tentunya akan kita lanjutkan dan menjadi komitmen Pemkab dalam mencapai jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pangandaran” ucap beliau.

Universal Health Coverage (UHC) diberikan kepada daerah yang dinilai telah berhasil dalam pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat, dan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah yang telah mendukung program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

Penghargaan ini diserahkan kepada 493 pemerintah daerah yang teri dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN. Capaian UHC Kabupaten Pangandaran yaitu sebesar 99,67% dan masuk kedalam kategori Madya.

Dalam acara tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'aruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.

Wapres juga mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini. Terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.
“Saya berharap (bila ada) permasalahan tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” pintanya.

Lebih jauh, Wapres menyampaikan pesan penting kepada para pemangku kepentingan. Pertama, perluas jangkauan kepersertaan hingga 100 persen dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyosialisasikan manfaat JKN-KIS, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
“Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS,” imbuhnya.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, serta kepala daerah gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran