Berita OPD

Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  untuk Penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dan Penyusunan RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045, bertempat Aula Hotel Horison – Pangandaran, Senin, 4 Maret 2024

Usai pelaksanaan kegiatan Bupati menyampaikan tema pembangunan  2025 adalah peningkatan daya saing daerah

“ Setelah infrastruktur dasar, setelah ekonomi dan sebagainya hal-hal yang mendasar maka kita tingkatkan sekarang kualitasnya yang disebut dengan peningkatan daya saing, Potensi kita dimaksimalkan sepenuhnya untuk kesejahteraan, kemandirian, kesinambungan dan sebagainya,” ucapnya

Daya saing daerah adalah kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional  demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Daya saing daerah  Juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah.
“ Prioritas ada 6 aspek, tadi kan kalau infrastruktur dasar sudah bagus sudah selesai semua tadi kan ada tahapan nah sekarang meningkatkan daya saing. Artinya seluruh potensi yang kita miliki baik SDM, infrastruktur dan sebagainya kita punya daya saing yang tinggi,” tutur Bupati

Dalam Musrenbang kali ini Bupati menuturkan adanya peningkatan dalam berbagai hal diantaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) Kabupaten Pangandaran dari tahun ketahun, pada tahun 67,4 (2018), 68,21 (2019), 68,06 (2020), 68,28 (2021), 69,03 (2022) dan 70,57 (2023), untuk laju pertumbuhan ekonomi berada di 5,03

Tingkat pengangguran di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 merupakan yang terendah di jawa barat 1,5

Berbagai capain Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam hal pelayanan Publik Tahun 2023 diantaranya: Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten 2023 dari lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik OMBUDSMAN : 88,28 (Zona Hijau dengan Kategori A – Kualitas Tertinggi)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi  Birokrasi RI Nomor 795 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di kementrian Lembaga dan Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan :4,24 (A-), Dinsospmd: 3,36 (B), RSUD: 4,36 (A-).

Masih dari lembaga OMBUDSMAN Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Puskesmas Cikembulan: 94.66 (Kualitas Tertinggi), Puskesmas Pangandaran: 94.53 (Kualitas Tertinggi), Dinas kependudukan dan catatan spil: 89,57 (Kualitas Tertinggi), Dinas Kesehatan: 88,45 Kualitas Tertinggi, DPMPTSP: 87,99 (Kualitas Tinggi), Dinas Pendidikan: 83,13 (Kualitas Tinggi)

Masih di tahun 2023 Indeks sistem Pemerintah Berbasis Elektonik (SPBE) yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, kabupaten pangandaran mendapatkan skor 3,53 ( predikat sangat baik )

Sedangkan untuk infrastruktur jalan kabupaten yang belum diselesaikan sampai tahun 2023, hanya tinggal beberapa persen saja , dalam hal ini pemerintah kabupaten pangandaran sangat konsen  dalam upaya peningkatan jalan dengan kondisi mantap sebagai penunjang konektivitas dan pembangunan wilayah

Dalam bidang kesehatan diantaranya Tahun 2020 diresmikan RSUD Pandega dan saat ini telah mendapatkan predikat Paripurna,  Sampai dengan tahun 2023 telah dibangun 15 Puskesmas dengan standar yang bagus stara hotel bintang tiga, 14 Puskesmas telah mendapatkan predikat  paripurna

Dibidang pendidikan diantaranya pembangunan kelas baru jenjang PAUD  jumlah total ruang 136, jenjang SD  jumlah total ruang 2.200, jenjang SMP  jumlah total ruang  1.189.
Dalam bidang pariwisata penataan seluruh destinasi, pembangunan jalan dan jembatan lintas pesisir, pembangunan ruang terbuka hijau / penataan taman, event promosi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran