Berita OPD

Atas komitmen Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Komisi Nasional Disabilitas RI memberikan Anugerah Prakarsa Inklusi kepada Pemerintah Kabupatan Pangandaran.

Penyerahan penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia Dante Rigmalia kepada Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, bertempat di Pendopo Bupati Pangandaran. Rabu (23/8/2023)

Pengharagaan ini diberikan oleh negara kepada para inisiator-inisiator pembangunan gerakan inklusi ramah disabilitas di seluruh Indonesia, yang dalam hal ini yaitu penghormatan dan pemenuhan hak disabilitas di Kabupaten Pangandaran.

Beberapa indikator yang menjadikan Kabupaten Pangandaran berhak mendapatkan penghargaan ini adalah sebagai berikut.

1. Indikator struktur; terkait dengan keberadaan kebijakan pemda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di berbagai tingkat pemerintah daerah hingga tingkat desa.

2. Indikator proses ; terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

3. Indikator hasil ; terkait dengan penikmatan hak penyandang disabilitas baik sebagai individu ataupun kolektif yang merefleksikan perkembangan dan kemajuan atas upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas

Di Provinsi Jawa Barat dalam konteks Kabupaten/Kota, Kabupaten Pangandaran menjadi Kabupaten pertama yang mendapatkan Anugerah Prakarsa Inklusi (API) dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia.

Sedangkan untuk tingkat nasional, Kabupaten Pangandaran merupakan daerah ke-5 yang berhasil meraih Anugerah Prakarsa Inklusi (API) dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia.

Ketua Komisi Nasional Disabiltas Republik Indonesia Dante Rigmalia mengapresiasi upaya dan praktik baik Pemerintah Kabupaten Pangandaran dibawah kepemimpinan Bupati, dan mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk terus meningkatkan diri dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Sementara itu, Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Kabupaten Pangandaran bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan.

"Saya kaget, dulu ketika datang kita hanya berbicara mengenai bagaimana memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, tidak ngobrolin penghargaan dan sebagainya, tetapi bagaimana hal-hal tersebut bisa dilakukan dengan baik, standar kita adalah bekerja untuk memenuhi kewajiban" ujar beliau.

Beliau melanjutkan "Penghargaan ini akan dipertanggung jawabkan oleh kami, maka tentu ini harus menjadi motivasi saya dan kawan-kawan di pemerintahan untuk terus berkomunikasi dan melakukan langkah-langkah yang tepat dan akurat" tutur beliau.

Menurut Bupati yang terpenting adalah bagaimana para penyandang disabilitas dapat mengenyam pendidikan dengan mudah, karena pendidikan merupakan variabel utama untuk mencerdaskan bangsa, serta kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Dr. H. Kusdiana, MM, Kapolres Pangandaran AKBP Imara Utama, SH, S.IK, Perwakilan Kodim 0625/ Pangandaran, Ketua Komisi Nasional Disabilitas RI Dante Rigmalia, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas RI, Para Penyandang Disabilitas dari DPC PPDI, DPC Pertuni, DPC HWDI, DPC Gertakin, NPC, dan Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran