Berita OPD

DPRD Pangandaran Setujui Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Menjadi Perda

DPRD Pangandaran Setujui Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Menjadi Perda

Pangandaran – Jum’at, 16 Juli 2021.

Dalam keadaan pandemi Covid-19, DPRD Pangandaran kembali melaksanakan Agenda Rapat Paripurna terkait Persetujuan DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Raperda P2APBD Tahun 2020. (13.00 WIB )

Karena masih keadaan PPKM Darurat, maka kegiatan Rapat Paripurna dilaksanakan secara daring.

Karena Ketua DPRD Asep Noordin H.M.M masih sakit  maka kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil 1 dan Wakil 2 DPRD Kabupaten Pangandaran. Yang lainnya mengikuti secara dari di kegiaman masing-masing.

Setelah dibahas, dalam Laporan nya yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran bahwa selama tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran telah mencetak prestasi-prestasi dan mendapatkan banyak penghargaan  antara lain :

  1. Peringkat Terbaik Ii Kategori Dokumen Perencanaan Kabupaten Terbaik Dari Gubernur Jawa Barat;
  2. Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dengan Skor 3,3578 Dan Status Kinerja Sangat Tinggi Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Tahun 2018 (25 April 2020);
  3. Penghargaan Swasti Saba Padapa Dari Gubernur Jawa Barat;
  4. Juara 1 Lumbung Pangan Masyarakat (Lpm) Dalam Kegiatan Pangan Masyarakat (Hps) Dari Gubernur Jawa Barat;
  5. Pemimpin Visioner Pembawa Perubahan Untuk Indonesia Maju “Indonesian The Best Innovative Figures Awards 2020” Kategori “The Best Innovative Government Figures” Yang Diberikan Kepada Bapak H. Jeje Wiradinata;
  6. Anugerah Pesona Pariwisata Daerah “Indonesian The Most Potential Destination Awards 2020” Kategori “The Best Potential Destination On Nature”;
  7. Penghargaan Innovative Government Award (Iga) 2020 Dari Kementerian Dalam Negeri Dengan Predikat Kabupaten Sangat Inovatif;
  8. Dan Banyak Lagi Prestasi-Prestasi Yang Lainnya Yang Diraih Oleh Kabupaten Pangandaran

Adapun mekanisme pembahasan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

  1. Tinjauan pustaka dan pendalaman materi serta penyusunan inventaris masalah terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019;
  2. Rapat Kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah.
  3. Rapat Kerja dengan SKPD.
  4. Penyusunan rancangan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD.
  5. Rapat konsultasi dengan Pimpinan fraksi-fraksi.

setelahnya Badan Anggaran Menyampaikan Hasil Laporannya maka kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.