Berita OPD

HUMAS - Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil atau yang sering disapa Kang Emil, mengharapkan agar pemerintah daerah agar proaktif dalam menangani penyebaran virus covid-19. Harapan tersebut disampaikan beliau saat video conference peresmian RSUD PANDEGA, dengan Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, Sabtu, 4/4/2020.

Ada tiga hal yang disampaikan beliau sehingga penangan virus covid-19 ini berjalan dengan baik.

" Saya titip Pak Bupati dalam menghadapi covid-19 ini, pertama kita harus proaktif jangan terlalu menunggu arahan-arahan dari provinsi dan pusat, karena yang tahu di lapangan adalah bapa dan tim, yang kedua kita harus transparan kepada masyarakat, yang ketiga kita harus mengedukasi pada masyarakat jangan sampai hal-hal yang tidak berdasarkan ilmu dan pengetahuan dijadikan dasar mengambil keputusan" ujarnya.

Ia pun meminta Bupati Pangandran agar melakukan rapid test kepada warganya.
"Kewaspadaan harus tinggi saya titip ke pak Bupati, tolong test warga sebanyak-banyaknya di pangandaran ini, dalam catatan saya minimal 5000 orang harus di test".

Bukan tanpa sebab harus ribuan yang di rapid test, menurut Kang Emil baru ketahuan pangandaran aman atau tidak aman, jadi jangan menganggap tidak ada dulu, makin banyak di test sebenarnya potensi ditemukan makin ada.

" Ayo kita hadapi, lebih baik kita menghadapi peristiwa tapi nyata adanya, supaya kita bisa melakukan tindakan ketimbang kita mengira seolah-olah tidak ada, padahal virusnya sedang beredar" tegasnya.

Ia pun mendoakan kepada warga pangandaran agar tetap bersabar dalam menghadapi virus ini.
"Saya doakan para nelayan, para warga yang ekonominya dari pariwisata kita bantu, mudah-mudahan berita peresmian RSUD ini juga bisa mengobati hal yang positif, karena RSUD PANDEGA adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang paling keren se-Jawa Barat", ujarnya.

Ketika ditanya mengenai kesiapan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menangani ekonomi masyarakat disaat antisipasi wabah covid-19 ini, Bupati menjelaskan dirinya akan menyiapkan berbagai program.

" Kita masuk ke jaring pengamanan sosial,  kita akan stok beras 1.000 ton, tetapi berasnya asal Pangandaran, karena kita juga ingin mendorong ekonomi masyarakat," ungkapnya.

Selain itu Pemerintah sedang mendesain pemberian vhoucer bagi masyarakat terdampak.
"Juga tambahan lainya dari Pemda, voucher belanja Rp. 75.000, dari pemda Rp.50. 000 dan dari mereka Rp. 25.000. Diperkirakan dari program ini uang akan berputar di Pangandaran hampir Rp.17,5 miliar, untuk itu saya wanti-wanti jangan ngambil beras dari luar Pangandaran", ujarnya.

" Yang Rp.75 000 ini diharapkan mereka belanja ke warung-warung di sekitar mereka, seperti minyak, telur jadi ekonomi warga akan bergerak", tambahnya.

Beliaupun menjelaskan yang dapat bantuan, PKH sama BPNT hampir 31 ribu KK, berarti yang 31 ribu tidak usah dapat bantuan lagi.

"Sekarang Pemda sedang verifIkasi yang dari Pak Gubernur yang Rp.500 000, itu mungkin yang termasuk rentan miskin, datanya kurang lebih 11 ribu kk, maka sudah ada 44 ribu kk, kita ada 152 rbu kk, kalau itu diberikan 100 ribu maka sudah akan mendekati seluruhnya, tinggal 10 ribu kk. Harapan saya itu ASN, anggota dewan, yang kaya gak usah dikasih", lanjutnya. (adesoed)

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Agus Supriatna, SH