Berita OPD

HUMAS - Sebagai daerah rawan bencana baik itu bencana alam longsor, banjir, angin, kebakaran, gempa dan tsunami, membuat Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus siap siaga dan waspada. Salahsatu kajian yang sedang menghebohkan publik termasuk masyarakat Kabupaten Pangandaran adalah tentang kajian gempa bumi megatrust disertai tsunami. 

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah terus berbenah dengan melatih kesiapsiagaan warga dalam mitigasi bencana. Selain itu dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Pangandaran berencana akan mengaktifkan Shelter Tempat Evakuasi Sementara  (TES) yang berada di Desa Pangandaran tepatnya di sekitar pasar wisata pangandaran.

Seperti yang di sampaikan Pjs Bupati pangandaran Dr. H Dani Ramdan MT, pada saat kegiatan sosialisasi hotel dan restoran tanggap bencan (HOTANA), Senin , 12/10/2020 bertempat di Sheter Tempat Evakuasi Sementara Pangandaran.

Pengaktifan shelter ini diharapkan dapat membawa dampak yang baik pada pola dan perilaku masyarakat terhadap penanganan dan penanggulangan bencana di pangandaran.
"Melihat fasilitas ini yang belum termanfaatkan padahal ini sangat vital, maka kita hidupakan tempat evakuasi sementara ini,  jangan nunggu ada bencana, bangunan ini harus dimanfaatkan oleh kegiatan pelatihan sosilaisasi seperti ini", tegas Dani.

Dani pun menambahkan gedung TES ini selain dipergunakan untuk evakuasi sementara juga akan digunakan dengan berbagai kegiatan kebencanaan.
"Pemanfaatannya kita akan rubah, bukan hanya bermanfaat saat terjadi bencana kita akan gunakan gedung ini sebagai pusat ketangguhan, seperti sosialisai edukasi, pembelajaran kepada masyarakat untuk mengenal bencana di sekitar kita, seperti gempa, banjir, kebakaran, ada longsor dll", tuturnya.

Lanjut dani juga untuk kegiatan sosial seperti pertemuan, olahraga dll.
"Kedepan kita juga mengharapkan bisa menjadi objek kunjungan wisata", ujarnya.

Tempat Evakuasi Sementara ini dibangun tahun pada 2016 berlantai tiga memiliki ukuran 50 x 60 meter bisa menampung sekitar 6.000 orang. Gedung TES ini dibangun oleh Kementerian PUPR dengan dana Rp. 23 miliar, baru diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 lalu.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran