Artikel

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah suap, gratifikasi, pemerasan, dan uang pelicin sering terdengar, terutama dalam pelayanan publik. Meski sekilas terlihat mirip, sebenarnya keempat istilah ini memiliki perbedaan mendasar baik dari sisi hukum maupun praktik di lapangan. Memahami perbedaan ini penting agar masyarakat tidak salah kaprah, sekaligus sebagai langkah pencegahan tindak korupsi.

Suap: Transaksi Terlarang dengan Kesepakatan

Suap terjadi ketika seseorang secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas dengan tujuan mempercepat atau mempermudah suatu urusan, meskipun cara tersebut melanggar aturan.
Contoh nyata: Seorang warga yang sedang mengurus izin usaha memberikan sejumlah uang kepada oknum petugas agar proses izinnya bisa selesai hanya dalam sehari, padahal prosedur normal membutuhkan waktu beberapa minggu.

Suap termasuk tindak pidana karena ada kesepakatan dua pihak untuk melanggar prosedur demi keuntungan salah satu pihak.

Gratifikasi: Hadiah yang Bisa Menjadi Jerat

Gratifikasi adalah pemberian sesuatu dari pengguna layanan kepada petugas tanpa adanya permintaan atau transaksi langsung. Meski sering dianggap sebagai “tanda terima kasih”, dalam praktiknya gratifikasi bisa berbahaya karena berpotensi memengaruhi keputusan di kemudian hari.
Contoh nyata: Seorang orang tua murid memberikan bingkisan mahal kepada guru anaknya usai kenaikan kelas. Meski tidak diminta, hadiah tersebut bisa saja dianggap sebagai upaya agar anaknya mendapat perlakuan istimewa di masa mendatang.

Berbeda dengan suap, gratifikasi lebih halus karena tidak ada kesepakatan langsung, namun tetap dilarang jika berhubungan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Pemerasan: Tekanan dari Pihak Petugas

Pemerasan terjadi ketika petugas layanan secara aktif meminta imbalan atau bahkan mengancam agar urusan seseorang dipercepat atau diselesaikan.
Contoh nyata: Seorang pengendara yang terkena tilang diminta oleh oknum petugas untuk “menyelesaikan di tempat” dengan sejumlah uang, jika tidak maka akan dipersulit dengan alasan harus bolak-balik ke pengadilan.

Dalam kasus ini, posisi masyarakat sebagai pengguna layanan sering lemah karena ditekan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Uang Pelicin: Kombinasi Suap dan Pemerasan

Istilah uang pelicin sering digunakan masyarakat untuk menyebut imbalan yang diberikan agar urusan lebih cepat selesai. Uang pelicin bisa terjadi karena adanya inisiatif pengguna (suap) maupun permintaan dari petugas (pemerasan).
Contoh nyata: Saat mengurus perpanjangan izin tertentu, seorang warga sengaja “menyisipkan amplop” agar berkasnya langsung diproses, atau sebaliknya diminta oleh petugas dengan alasan “kalau tidak, bisa lama sekali diprosesnya”.

Dengan memahami perbedaan antara suap, gratifikasi, pemerasan, dan uang pelicin, diharapkan baik petugas layanan (ASN) maupun masyarakat sebagai penerima layanan dapat lebih bijak dalam bertindak. Langkah ini penting untuk mencegah praktik korupsi sejak dini, membangun budaya pelayanan publik yang bersih, serta menumbuhkan keberanian untuk menghindari dan melaporkan setiap perbuatan tercela tersebut melalui saluran resmi pengaduan yang tersedia.

#PariwaraAntiKorupsi

Infografis : Diskominfo
Artikel : Diskominfo